Leave a comment

KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBERLAKUAN KONTRAK BAKU

KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KONSUMEN ATAS PEMBERLAKUAN
KONTRAK BAKU

I Putu Pasek Bagiartha W
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram
Email :lepot.delonge@gmail.com

ABSTRACT

The consumer protection is an important aspect to ensure the legal certainty for consumers in using products of marketed businesses. Orientations of entrepreneurs is emphasize the practicality of achieving profits to encourage the growth of unhealthy trade practices with the instrument of standard contract application as a basis of law relationship among the economic actors. The nature of standard contract that is identical to the principle “take it or leave it” is a clear example of the difference of position that leads to a form of exploitation of consumers and form the opposition to the principles of the agreement in general.The proliferation of standard contract application in the community is an implication of freedom of contract principle that applied to the restrictions set forth in Article 1337 and Article 1339 of Civil Code. Although restrictions on the principle of freedom of contract has been regulated strictly, the application of standard contracts that happened in the community tend to be opposed to the principle of freedom of contract itself, especially in terms of the substance and implementation of the contract. This situation at last encourages the consumers protection both preventive and repressive legal protection. The mechanism of consumer dispute resolution is divided into three systems; consist of the peaceful settlement; settlement of disputes through public justice, or the settlement of disputes outside the courts through the Consumer Dispute Settlement Body (BPSK). The dispute resolution procedure through BPSK is divided into three stages namely, complain phase, trial phase and decision phase, while the court procedure is divided into stages of proposing a lawsuit, the reading a lawsuit by the plaintiff, the defendant answers on the plaintiff’s lawsuit, replik, duplik, and the examination of evidence, conclusions, and the judge’s decision
Keywords: Consumer Protection, Standard Contract, Transaction Law

ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam menggunakan produk dari perusahaan yang dipasarkan. Orientasi pengusaha adalah menekankan pada praktik untuk mencapai keuntungan guna mendorong pertumbuhan praktek-praktek perdagangan yang tidak sehat dengan menerapkan instrumen kontrak standar sebagai dasar hubungan hukum antara pelaku ekonomi. Sifat kontrak standar yang identik dengan prinsip “take it or leave it” adalah contoh yang jelas dari perbedaan posisi yang mengarah ke bentuk eksploitasi konsumen dan membentuk perlawanan terhadap prinsip-prinsip perjanjian pada umumnya. Dengan semakin berkembangnya penerapan kontrak standar dalam masyarakat merupakan implikasi dari asas kebebasan berkontrak yang diterapkan pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 1337 dan Pasal 1339 dari KUHPerdata. Meskipun pembatasan pada prinsip kebebasan berkontrak telah diatur ketat, penerapan kontrak standar yang terjadi di masyarakat cenderung bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak itu sendiri, terutama dalam hal substansi dan pelaksanaan kontrak. Situasi ini pada akhirnya mendorong perlindungan konsumen baik preventif maupun perlindungan hukum represif. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dibagi menjadi tiga sistem, terdiri dari penyelesaian damai, penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum, atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Prosedur penyelesaian sengketa melalui BPSK dibagi menjadi tiga tahap yaitu, tahap pengaduan, tahap pemeriksaan dan tahap keputusan, sedangkan prosedur pengadilan dibagi menjadi tahapan pengajuan gugatan, membaca gugatan oleh penggugat, jawaban tergugat atas gugatan penggugat , replik, duplik, dan pemeriksaan bukti, kesimpulan, dan putusan hakim
Kata Kunci: Perlindungan konsmen, kontrak standar, hukum perjanjian

https://docs.google.com/file/d/0B3QJz_zWFjWZOXUxSWdHVlNScms/edit?usp=sharing

Leave a comment

KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH

KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH
DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU
di Lombok Barat)

Hasan Basri
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Fascasarjana Universitas Mataram
Email : hasan_ijah_fatin@yahoo.co.id

Abstract

The land acquisition process for public interest in many case don’t work properly. It usually caused by the reluctance of land ownership right holders to release their land. Generally because they felt their rights were unprotected especially the right to get proper compensation. This research aimed to find out and to understand about legal protection to the land ownership right holders in land acquisition for public interest and its implementation by studied case of land acquisition for PLTU (steam power plant) development in west Lombok . This research used a normative–sociological research method which focus on the “realization and implementation” of normative legal (in abstracto) in certain legal case (in concreto) or in other phrase methods of this research meant to see how legal works in the society. Research result shown that land ownership right holders in land acquisition for PLTU development in west Lombok did not get optimum legal protection which caused by unserious attention from the regulation of land acquisition for public interest to this matter. Beside that, the official of land acquisition for public interest did not gave their maximum effort to protect related rights and the reluctance of land ownership right holders to registered their land also causing lack protection of their rights.
Keywords: Legal protection, land acquisition

Abstrak

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering tidak dapat berjalan dengan mulus. Salah satunya disebabkan karena pemegang hak atas tanah enggan melepaskan tanahnya, umumnya karena merasa haknya tidak terlindungi, terutama haknya untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana implementasinya, dengan mengambil studi kasus pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Lombok Barat. Metode penelitian yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif – sosiologis yang fokus kajiannya menitik beratkan pada “penerapan atau implementasi” ketentuan hukum normatif (in abstracto) pada peristiwa hukum tertentu (in concreto) atau dengan kata lain metode dalam penelitian ini untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang hak atas tanah tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal dalam pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Lombok Barat. Hal mana disebabkan oleh peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak serius dalam mengatur masalah itu, selain itu aparatur penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan umum juga tidak maksimal untuk mengupayakan perlindungan hukum dimaksud dan adanya keengganan pemegang hak atas tanah sendiri untuk mendaftarkan haknya turut memicu tidak optimalnya perlindungan hukum yang diterima.
Kata kunci : perlindungan hukum, pengadaan tanah

https://docs.google.com/file/d/0B3QJz_zWFjWZcm1NamtnWHJ1RzA/edit?usp=sharing

Leave a comment

PENERAPAN HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PEMBAHARUAN AGRARIA DI INDONESIA

PENERAPAN HAK MENGUASAI NEGARA
DALAM PEMBAHARUAN AGRARIA
DI INDONESIA

Ridho Ardian Pratama
Program Magister Fakultas Hukum Unram
Email : rapfso28@gmail.com)

ABSTRACT

The state’s possesion right regime has, in its application, brought up variety of interpretations. In relation with the impelementation of agrarion reform in Indonesia, it is initially driven and led to be a primary instrument supporting such program. This research based on the fact that the state’s possesion right nowdays is not appropriately or properly used within the agrarian reform. One of the causes of such situation is the unclearity of the authority basis of the state’s possesion right. Up to now, the implementation of the agrarian reform as major agenda is still uncompleted. since new order ruling government, many regulations enacted are incompatible with the article 33 of indonesian constitution of 1945, act of agrarian and act of land reform. Today, government has set up a national agrarian reform program which is basically and contextually different from which act of agrarian and act of land reform mandate. The huge thing to which people focusing their attention is both the interpretation and application of the state’s possesion right to assume has been employed in the wrong track, i.e. for the sake of investment, mining, industry and forestry.
Keywords: the state’s possesion right, the agrarian reform

ABSTRAK

Hak menguasai negara dalam perjalanan penerapannya mengalami berbagai macam polarisasi penafsiran. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembaharuan agraria di indonesia, hak menguasai negara sejak awal telah diarahkan untuk menjadi alat utama guna menjalankan program tersebut. Penulisan tesis ini didasarkan pada kenyataan bahwa hak menguasai negara saat ini tidak diberdayakan dalam pelaksanaan pembaharuan agraria sebagaimana mestinya. Keadaan itu kemudian didasari pula  oleh beberapa hal, yaitu tentang dasar kewenangan negara yang berbentuk hak menguasai tersebut muncul, pembaharuan agraria sebagai sebuah agenda besar Negara ini ternyata hingga saat ini belum tuntas untuk dilaksanakan, sejak pemerintahan orde baru ternyata telah banyak produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bertentangan dengan keberadaan pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Pokok Agraria dan undang-undang Landreform, saat ini pemerintah sedang mencanangkan program pembaruan agraria nasional yang secara fundamental dan kontekstual berbeda dengan apa yang diamantkan dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Landreform, dan yang terakhir yang menjadi sorotan besar adalah penafsiran dan penerapan hak menguasai negara yang digunakan di luar yang semestinya yaitu untuk kepentingan investasi, pertambangan, industrialisasi dan kehutanan.
Kata Kunci : Hak Menguasai Negara, Pembaharuan Agraria

https://docs.google.com/file/d/0B3QJz_zWFjWZbEVoQ3ZjM1U3REE/edit?usp=sharing

Leave a comment

EKSISTENSI TANAH ADAT DRUWE DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM PERTANAHAN NASIONAL

EKSISTENSI  TANAH ADAT  DRUWE DALAM PERSPEKTIF  SISTEM HUKUM PERTANAHAN  NASIONAL

I Wayan Suwanda
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram
Email :wandha_1965@yahoo.co.id

ABSTRACT

The function of land is not just limited to the composition of the product tools, social asset and capital asset, politics, culture, but also about values ​​and meaningful religious. Therefore, the land is in related directly with humans that gave birth to the concept of ownership since long time ago up to now according to the customary law. The history of druwe land in the beginning is belonged to the King’s authority with the status of ”Druwe Dalem” and possession of the royal dignitaries such as royalty and the retainer with the ownership right status of ”Druwe Jaba”. In Lombok, such as in Mataram and West Lombok until now its existence is still recognized by the people of Balinese people that are hereditary lived in Lombok. Authors interested in highlighting the existence of customary law as the basis of the land law provisions in Indonesia. When examined customary law that grow in Indonesia have diversity (pluralism of law). This will affect the color and resolution of various land cases in the country. There are a few theories that I use such as Emile Durkheim, that determine the law as the social morality, then Ehrlich introduce the types called Entscheidungnormen (norms of decision), and the theory of legal protection for the people by Philip M Hadjon. The approach used is a conceptual approach, and statute approach
Keywords: Indigenous, Land of Druwe

ABSTRAK

Fungsi lahan tidak hanya terbatas pada komposisi sarana produk, aset sosial dan aset modal, politik, budaya, tetapi juga tentang mengandung nilai-nilai agama. Oleh karena itu, tanah adalah berhubungan langsung dengan manusia yang melahirkan konsep kepemilikan sejak dahulu hingga saat ini sesuai dengan hukum adat. Sejarah tanah druwe pada awalnya adalah milik otoritas Raja dengan status “Druwe Dalem” dan kepemilikan pejabat kerajaan seperti pejabat dan punggawa dengan status kepemilikan hak “Druwe Jaba”. Di Lombok, seperti di Mataram dan Lombok Barat sampai sekarang keberadaannya masih diakui oleh masyarakat dari masyarakat Bali yang secara turun-temurun tinggal di Lombok. Penulis tertarik menyoroti keberadaan hukum adat sebagai dasar dari ketentuan hukum tanah di Indonesia. Apabila ditelaah menurut hukum adat yang tumbuh di Indonesia memiliki keragaman (pluralisme hukum). Hal ini akan mempengaruhi warna dan penyelesaian dalam berbagai kasus tanah di negara ini. Ada beberapa teori yang saya gunakan seperti Emile Durkheim, yang menentukan hukum sebagai moralitas sosial, maka Ehrlich memperkenalkan pola yang disebut Entscheidungnormen (norma keputusan), dan teori perlindungan hukum bagi rakyat oleh Philip M Hadjon. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang.
Kata kunci: masyarakat adat, tanah Druwe

https://docs.google.com/file/d/0B3QJz_zWFjWZVzJORmxwMEpuZjQ/edit?usp=sharing

Leave a comment

DIMENSI PERUBAHAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM TERBUKA

DIMENSI PERUBAHAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF
SISTEM HUKUM TERBUKA

Yuddin Chandra Nan Arif
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH)
Email : ycnakerajaan@ymail.com

ABSTRACT

Law, as an open system, is a sort of a breakthrough as a field of study, enabling the creation of tolerance with other elements, which are outside of its scope. Consequently, law becomes a domain studied by other disciplines in the multidisciplinary context. Based on the foregoing, the significance of law as an open domain lies in its ability to introduce flexibility in legal rules, the reflexibility of which, along with the parallel social changes taking place, are likely to result in a legal reality which is responsive to the existing social realities. Law, as a unit of norms dealing with the recht object, namely society, must be open to development at all times. Law should not be static at one point, thus causing the life of the community to become constant. Law will always follow the developments taking place in society.  As a platform for fundamental change which can be simply explained in the context of legal change and social change created in the process of integrating the human agency (identity and regularities) and the process of social change into the legal analysis, in terms of substance, structure, culture or all of these three within the legal system.  At the level of an open legal system, the factor of change, whether its intended purpose is to adjust to the norms, or not to adjust to the requirements set by norms, are two variable motives, whereby the role occupant (person addressed by the law) is not aware of the norms concerned, or he/she is aware of such norms, however they do not suit the determined objectives. Therefore, there is a great need for interaction between legal change and social change in the context of the national legal reform which genuinely puts forward Indonesian values.
Keywords: Legal Change, Social Change, Open Legal System.

ABSTRAK

Hukum sebagai suatu sistem yang terbuka merupakan bentuk terobosan terhadap wilayah kajian untuk bertoleransi dengan elemen-elemen lain yang berada diluarnya, sehingga hukum menjadi domain bagi telaah disiplin lain dalam tatanan multi disiplin. Terkait dengan itu semua, pentingnya hukum sebagai domain yang terbuka adalah dapat menfleksiblekan perubahan-perubahan hukum yang refleksifitasnya beriringan dengan perubahan-perubahan sosial menjadi sebuah realitas hukum yang renponsif dengan realitas sosial yang ada. Hukum sebagai kesatuan norma yang mengatur recht object, yakni masyarakat yang harus selalu terbuka terhadap perkembangan. Hukum tidak boleh statis pada suatu titik, sehingga akan menimbulkan konstannya kehidupan masyarakat. Hukum akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Sebagai landasan perubahan dasar yang dapat dijelaskan secara sederhana dalam konteks perubahan hukum dan perubahan sosial yang diciptakan dalam proses maupun hasil penggabungan human agency (identitas dan regularities) dengan proses perubahan sosial ke dalam analisis hukum, baik menyangkut substansi, struktur, budaya atau ketiganya dalam sistem hukum. Pada tataran sistem hukum yang terbuka, faktor perubahan yang berkehendak untuk menyesuaikan diri dengan norma maupun yang berkehendak untuk tidak menyesuaikan diri dengan keharusan norma adalah dua variable motivasi, dimana pemegang peran (adresat hukum) tidak sadar akan normanya ataupun norma-norma tersebut diketahuinya tetapi bersifat tidak serasi dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Sehingga interaksi dari perubahan hukum dan perubahan sosial sangat dipelukan dalam pembenahan hukum nasional yang betul-betul mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan.
Kata Kunci : Perubahan Hukum, Perubahan Sosial, Sistem Hukum Terbuka.

https://docs.google.com/file/d/0B3QJz_zWFjWZOGZBSHl3RWxGa1k/edit?usp=sharing

Leave a comment

KEPASTIAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT

KEPASTIAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT

Nanda Ivan Natsir
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Fascasarjana Universitas Mataram
Email : nanda_natsir@yahoo.om

Abstract

The human right is a right that every human posses by not view any difference on race, skin color, gender, language, religion, political or other opinion. The Human rights is legally covered by a Human rights law that perhaps keep individuals or group protect from actions violating basic freedom as well as dignity and prestige for human being. One of the of HR laws with existence is a Universal Declaration for Human Rights of 1948 enacted by the United Nations. For law enforcement on Human rights the Indonesian government also has another Human Rights law namely the Regulations NO.39 of 1999 about Human Rights and the Regulations No. 26 of 2000 about Human rights Court. In addition, this Government also has already ratified some instruments of International Human rights such as a convention on Political Right of Women that ratified by the Regulations No. 68 of 1958.  Ratification is an official expression of a state for obeying without any pressure upon the content of agreement. On 17th July 1998, within a Diplomatic Conference of UN there was already resulted an important step in law enforcement for Human rights namely for agreeing Roman Statute means an agreement to establish an International Criminal Court with the intends to keep try the human criminal in action and cut off any chain on law immune. Out of 148 states of participant in conference took part and that time found at least 120 states support it, 7 to opposite and 21 abstain. There are four sorts found as a seriously violation act that regulated in Roman Statutes, they are: 1. Genocide 2. Evil on Human 3. War Evil 4. Aggression evil.   Since so many violation cases on Human right heavy on this country such as Aceh case, East Timor case, Trisaki case and so forth till today the process for completion not satisfied any more. According to Government reasonable point out for refusing to ratify the Roman Statute concerned the International Criminal Court seemly to undermine the government authority. Whereas the International Criminal Court has its complementary principle, namely the International court is only as complement for the national court system whenever our national court unable or wish no to try the suspected. In addition, if the Indonesian government may ratify the Roman Statute politically it shall give advantages for Indonesia since other see how seriously the Indonesian government to keep completion the problem of Human right violation. It is at last, the international conviction over the national court in Indonesia may get recovery according to their view.
Keyword : Crimanal Act, Criminal Policy

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang perbedaan ras, wama kulit, gender, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya. HAM secara hukum dijamin dengan hukum HAM yang melindungi individu-individu atau kelompok dari tindakan-tindakan yang melanggar kebebasan dasar serta harkat dan martabat manusia. Hukum HAM satu diantaranya adalah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam hal penegakan HAM Pemerintah Indonesia juga memiliki hukum HAM diantaranya adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Selain itu Pemerintah juga te1ah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional diantarapnya adalah Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958. Ratifikasi adalah ungkapan resmi dari sebuah Negara untuk tunduk tanpa paksaan atas isi kesepakatan. Tanggal 17 Juli 1998, dalam Konferensi Diplomatik PBB telah dihasilkan satu langkah penting dalam penegakan HAM yaitu disetujuinya Statuta Roma, yaitu sebuah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Intemasional (International Criminal Court) untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum. Dari 148 negara peserta konferensi yang. ikut saat itu sebanyak 120 negara mendukung, 7 menentang dan 21 abstain. Ada empat jenis tindak pelanggaran serius yang diatur dalam Statuta Roma, yaitu: 1. Genosida 2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 3. Kejahatan Perang 4. Kejahatan Agresi Banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM berat di tanah air seperti kasus Aceh. kasus Timor-timur, kasus Trisakti dan sebagainya hingga kini penyelesaiannya masih belum memuaskan. Hal yang sering dijadikan alasan Pemerintah untuk menolak Ratifikasi Statuta Roma adalah Mahkamah Pidana Internasional akan menggerogoti kedaulatan Negara. Padahal Mahkamah Pidana Internasional memiliki prinsip Komplementaritas, yakni pengadilan intemasional hanyalah sebagai pelengkap bagi sistem pengadilan nasional apabila pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengadili tersangka. Selain itu apabila Pemerintah Indonesia mau meratifikasi Statuta Roma secara politis akan menguntungkan Indonesia karena Indonesia terlihat cukup serius dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Pada akhimya kepercayaan dunia intemasional terhadap peradilan di Indonesia juga akan pulih.
kata Kunci : : Tindak Pidana, Kebijakan Hukum Pidana

https://docs.google.com/file/d/0B3QJz_zWFjWZYUtTVUtGVEpJQkU/edit?usp=sharing

Leave a comment

HAK ATAS TANAH PECATU DESA

HAK ATAS TANAH PECATU DESA
BERDASARKAN PRINSIP MENGUASAI OLEH NEGARA
Dalam Dialektika Keadilan dan Kepastian Hukum

Anang Husni
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Email : anag_husni153@yahoo.com
Abstract

The right of possession by state is public domain, as for right of ulayat is collective domain which is permanently referring to private domain. Therefore, to put Pecatu land as part of district government’s property is illegal because district government is not an adat community; this to a norm of Indonesian constitution 1945 as referred to in article 33 (3) and article 18B (2). The criterion or the barometer of justice as stipulated in such articles is “…….shall be made use for the greatest people” should be given priority rather than legal certainty toward the right of Pecatu land.

Keywords: the right of possession by state, justice, legal certainty, tanah Pecatu.

Abstraksi

Hukum Menguasiai Negara merupakan domain public, sedangkan Hak Ulayat adalah domain kolektif yang tetap berada pada domain privat. Karena tanah pecatu tidak dibenarkan dijadikan harta kekayaan pemerintah kabupaten (karena pemerintahan ini bukanlah salah satu bentuk masyarakat hukum adat); Hal ini sesuai dengan norma yang dikandung dalam prinsip Konstitusi, khususnya dalam Pasal 33 (Ayat 3) dan Pasal 18B (Ayat2) UUDNRI 1945. Ukuran keadilan berupa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seharusnya lebih diutamakan daripada kepastian hukm dalam hal ini kepastian hak atas tanah pecatu.

Kata Kunci: tidak dibenarkan

https://docs.google.com/file/d/0B3QJz_zWFjWZV1Vkb3VxcVJHOHM/edit?usp=sharing

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.